Rapor

Jujur, saya tak suka kalau harus menakar “kehebatan” seorang pembelajar lewat angka. Itu sebabnya saya agak segan ketika ditunjuk menjadi wali kelas. Akan tetapi mengingat saya ini Abdi Negara yang harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, juga mempertimbangkan tambahan angka kredit lewat SK Wali Kelas dan insentif delapan puluh lima ribu per semester, suka tidak suka, rela tidak rela, di akhir semester, saya harus menghadapi para siswa sambil membawa setumpuk rapor.

Dan hari ini adalah hari penentuan itu. Hari ini untuk pertama kalinya saya menyampaikan langsung buku biru itu kepada mereka. Sungguh suatu hal yang berat, sebenarnya. Terutama mengingat itu tadi, saya tak mau pendidikan diidentikkan dengan angka-angka. Akan tetapi, yang berwujud angka-angka itu ternyata lebih riil, lebih bernilai dan lebih berguna ketimbang hasil yang sifatnya kualitatif, apalagi sekadar kontemplatif.

Dan begitu melihat ekspresi ketidaksabaran dan tatapan berbinar mereka, saya tersadar; rapor, buat mereka, punya arti lebih dari sekadar angka-angka kosong tak bermakna. Rapor adalah bukti paling valid dari hasil jerih payah mereka belajar selama satu semester, rapor adalah indikator prestasi, rapor adalah juga simbol prestise. Mereka sedari kecil telah diajarkan kalau rapor adalah buku suci. Rapor mencerminkan isi kepala mereka, rapor mencerminkan kerasnya usaha mereka, dan rapor mencerminkan bebal atau penurutnya mereka.

Mereka yang meraih peringkat atas akan belajar lebih giat lagi, agar posisi yang membuat status mereka terangkat, setidaknya di hadapan kawan-kawan sekelas, tetap dapat mereka pertahankan. Yang berada di peringkat bawah akan berusaha lebih keras lagi, agar tidak melulu berkutat di lumpur nista kasta terbawah itu. Iklim kompetisi akan terbangun, dan kelas akan menjadi ajang pembuktian diri, pencarian jati diri, dan peneguhan gengsi. Semua karena sebuah buku laporan terisi angka bernama rapor…

Walau ternyata tak semua seambisius itu…
Hari ini rapor yang saya bagikan masih tersisa satu. Seorang siswa tak pernah lagi muncul ke sekolah, tak mengikuti ujian semester, dan walinya pun tak kunjung datang merespon surat panggilan yang saya tanda tangani. Ia, seperti segelintir siswa di Indonesia, memilih menghentikan proses pembelajaran, memilih jalan hidup yang lain, memilih untuk meninggalkan sekolah di mana ia (mestinya) bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Kasarnya, ia memilih menyerah sebelum kalah…

Atau mungkin itu bukan pilihannya sendiri? Selalu ada alasan yang belum tentu dipahami semua orang. Faktor keluarga, ekonomi, kesehatan, atau apapun juga, kerap masih menjadi batu ganjalan keberhasilan seorang siswa di sekolah-sekolah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, negara yang dengan tegas menyatakan di Undang-Undang Dasarnya kalau setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dan ternyata tidak setiap orang ingin mengambil haknya…
Dan rapor itu masih tersimpan di dalam tas saya, menampar-nampar nurani saya.

  1. saya terhenyak membaca postingan ini Med. ternyata masih ada saja yang tidak menganggap pendidikan itu penting. tapi, bagaimana dengan pilkada Kalsel? berapa banyak calon gubernur yang berjanji gombal untuk menggratiskan pendidikan dan bilang kalau tidak ada anak yang tidak bersekolah di kalsel seperti janji calon gubernur kalsel yang iklannya sering sekali muncul di tipi itu?

  2. Saya sendiri nggak terlalu suka dengan sistem penilaian ala raport sih. Tapi bagaimanapun, pendekatan angka/kuantitatif itu bagus untuk membandingkan dua (atau lebih) hal yg diteliti IMHO. 😕

    Ibaratnya membandingkan air panas & dingin, repot kalau patokannya cuma “hangat”, “panas”, “dingin”, dsb (tiap orang bisa berbeda). Mau tak mau pasti larinya ke termometer — which is pakai angka. 😛

    *CMIIW though*

    *

  3. @ Zian X-Fly
    Tapi eh tapi, prestasi dalam kehidupan itu diukur dengan apa? Ah, akhirnya dengan angka juga kan? Jumlah gelar, jumlah mobil, besaran gaji, status sosial, dan sebagainya…

    @ Itikkecil
    Bicara soal pejabat yang justru “piragah” ngerti soal permasalahan orang kecil makin bikin saya eneg, Mbak.
    Sekolah saya memang gratis dalam SPP dan kepsek melarang guru menjual buku, tapi sekolah kan bukan hanya SPP dan Buku?

    @ Sora9n
    Ya, memang, kadang itulah cara kit